 |
| jelajah Pos |
JELAJAH POS... Watampone Tidak difungsikannya Pasar Sentral Bajoe sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan, para instansi yang dianggap memiliki kompetensi untuk urusan tersebut belum memberikan kejelasan kenapa pasar yang menelan dana miliaran rupiah dibiarkan terbengkalai tanpa ada upaya untuk dimanfaatkan. Bahkan mereka cenderung saling tuding atas keberadaan pasar dan saling lempar tanggung jawab.
Anehnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (KadisPenda) Bone, Drs. A. Muchlis yang sebelumnya beralasan yang menghambat pengoperasian pasar Bajoe karena masalah pengadaan listrik, namun setelah mendapat tanggapan dari pihak PLN Bone, kalau hal tersebut bukan menjadi kendala, Alih-alih A. Muchlis menuding persoalan tersebut adalah tanggung jawab Dinas Peridustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bone.
“Masalahnya pihak Disperindag belum pernah menyerahkan kepada kami selaku pengelolah, saya juga belum tahu, apakah sudah diserahkan ke kepala dinas yang baru dari kepala dinas lama”, keliknya pada saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Ketua Panitia untuk pengoperasian pasar tersebut yang juga selaku Asisten II Setda Bone, Amir Daus saat dikonfirmasi terpisah mengungkapkan bahwa alasan pihak Dispenda Bone tidak menerima penyerahan pasar Bajoe dari Disperindag karena diduga tidak sesuai dengan Bestek. “Menurut informasi yang saya dengar karena tidak sesuai Bestek, tapi tanyaki coba sama pak Alwi karena dia yang lebih tahu persoalan itu”, ujar Amir.
Keterangan dari Amir Daus malah membuat Muhammad Alwi berang. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Pasar Bajoe dari Disperindag Bone, Alwi menganggap pernyataan tersebut tidak beralasan. “Apanya yang tidak sesuai dengan bestek, buktinya sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”, katanya pada beberapa waktu lalu.
Alwi kembali melempar persoalan itu kepihak Dispenda Bone, menurutnya sejak tahun lalu, pihak Disperindag sudah menyerahkan pasar tersebut kepihak Dispenda, bahkan dikatakannya sudah dibentuk panitia dan sudah diadakan sosialisasi.
“Buktinya, para pedagang dijanji kalau pasar tersebut segera difungsikan dan itu masuk dalam agenda sosialisasi, bahkan pada saat itu diadakan peninjauan pasar oleh panitia dan pedagang, jadi semuanya sudah jelas kalau pihak kami (Disperindag, red.) sudah tidak punya lagi tanggung jawab masalah itu”, jelasnya.
Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Bone, A. Idris Rahman, yang dikonfirmasi melalui telepon seluler. Dia menganggap Panitia yang sudah dibentuk untuk mengoperasikan pasar tersebut tidak mampu bekerja, sehingga membuat persoalan semakin rumit. “Seharusnya panitia itu memfasilitasi kalau ada kendala, jadi kalau ada perseteruan antara Disperindag dengan Dispenda agar segera dipertemukan karena sebagai panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah, berarti dia adalah Tim yang bertanggung jawab sampai pasar tersebut difungsikan”, ungkap kader Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Lebih jauh dia mengecam pernyataan Amir Daus yang mengatakan pasar tersebut tidak sesuai Bestek, karena menurutnya semua proses telah dilalui dan sejauh ini tidak terdengar adanya masalah. ”Jangan asal ngomong, karena sebelum diserahkan ke pemerintah daerah, pasar itukan sudah diperiksa tim PHO bahkan sudah di audit BPK, jadi kalau ada masalah seharusnya dari awal sudah diselesaikan”, kata Idris Rahman.
Dia malah menganggap pemerintah daerah tidak mampu mengefektifkan bantuan dari pemerintah pusat sehubungan adanya pembangunan pasar tersebut.
“Pasar itu dibangun menggunakan anggaran pusat dan dana shering dari pemerintah daerah yang tidak sedikit nilainya, kenapa dibiarkan terbengkalai seperti itu, ini adalah bukti ketidak seriusan pemerintah daerah dalam memajukan daerah”, katanya menyayangkan.
Dilanjutkan Idris Rahman, Komisi I DPRD Bone berencana memanggil semua pihak terkait untuk mendesak agar pasar tersebut segera difungsikan. (Tim)
Anehnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (KadisPenda) Bone, Drs. A. Muchlis yang sebelumnya beralasan yang menghambat pengoperasian pasar Bajoe karena masalah pengadaan listrik, namun setelah mendapat tanggapan dari pihak PLN Bone, kalau hal tersebut bukan menjadi kendala, Alih-alih A. Muchlis menuding persoalan tersebut adalah tanggung jawab Dinas Peridustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bone.
“Masalahnya pihak Disperindag belum pernah menyerahkan kepada kami selaku pengelolah, saya juga belum tahu, apakah sudah diserahkan ke kepala dinas yang baru dari kepala dinas lama”, keliknya pada saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Ketua Panitia untuk pengoperasian pasar tersebut yang juga selaku Asisten II Setda Bone, Amir Daus saat dikonfirmasi terpisah mengungkapkan bahwa alasan pihak Dispenda Bone tidak menerima penyerahan pasar Bajoe dari Disperindag karena diduga tidak sesuai dengan Bestek. “Menurut informasi yang saya dengar karena tidak sesuai Bestek, tapi tanyaki coba sama pak Alwi karena dia yang lebih tahu persoalan itu”, ujar Amir.
Keterangan dari Amir Daus malah membuat Muhammad Alwi berang. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Pasar Bajoe dari Disperindag Bone, Alwi menganggap pernyataan tersebut tidak beralasan. “Apanya yang tidak sesuai dengan bestek, buktinya sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”, katanya pada beberapa waktu lalu.
Alwi kembali melempar persoalan itu kepihak Dispenda Bone, menurutnya sejak tahun lalu, pihak Disperindag sudah menyerahkan pasar tersebut kepihak Dispenda, bahkan dikatakannya sudah dibentuk panitia dan sudah diadakan sosialisasi.
“Buktinya, para pedagang dijanji kalau pasar tersebut segera difungsikan dan itu masuk dalam agenda sosialisasi, bahkan pada saat itu diadakan peninjauan pasar oleh panitia dan pedagang, jadi semuanya sudah jelas kalau pihak kami (Disperindag, red.) sudah tidak punya lagi tanggung jawab masalah itu”, jelasnya.
Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Bone, A. Idris Rahman, yang dikonfirmasi melalui telepon seluler. Dia menganggap Panitia yang sudah dibentuk untuk mengoperasikan pasar tersebut tidak mampu bekerja, sehingga membuat persoalan semakin rumit. “Seharusnya panitia itu memfasilitasi kalau ada kendala, jadi kalau ada perseteruan antara Disperindag dengan Dispenda agar segera dipertemukan karena sebagai panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah, berarti dia adalah Tim yang bertanggung jawab sampai pasar tersebut difungsikan”, ungkap kader Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Lebih jauh dia mengecam pernyataan Amir Daus yang mengatakan pasar tersebut tidak sesuai Bestek, karena menurutnya semua proses telah dilalui dan sejauh ini tidak terdengar adanya masalah. ”Jangan asal ngomong, karena sebelum diserahkan ke pemerintah daerah, pasar itukan sudah diperiksa tim PHO bahkan sudah di audit BPK, jadi kalau ada masalah seharusnya dari awal sudah diselesaikan”, kata Idris Rahman.
Dia malah menganggap pemerintah daerah tidak mampu mengefektifkan bantuan dari pemerintah pusat sehubungan adanya pembangunan pasar tersebut.
“Pasar itu dibangun menggunakan anggaran pusat dan dana shering dari pemerintah daerah yang tidak sedikit nilainya, kenapa dibiarkan terbengkalai seperti itu, ini adalah bukti ketidak seriusan pemerintah daerah dalam memajukan daerah”, katanya menyayangkan.
Dilanjutkan Idris Rahman, Komisi I DPRD Bone berencana memanggil semua pihak terkait untuk mendesak agar pasar tersebut segera difungsikan. (Tim)
