JELAJAH POS.WATAMPONE - Proses administrasi, perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD) bakal mengalami pengawasan ketat di Kabupaten Bone. Pasalnya forum pemantau ADD tidak lama lagi bakal terbentuk di Kabupaten Bone. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Forum pemantau ADD Sulawesi Selatan, A Santiadji Pananrangi, Senin (13/1/2013). "Forum pemantau ADD Sulsel akan dibentuk di semua kabupaten untuk memantau ADD. Pada saat pengkuhan nantinya, akan ada penandatanganan MOU dengan, Bupati, Kapolres, kejaksaan, pengadilan dan LSM," ungkap Andi Santiadji dalam konfersi persnya, di cafe Lagaligo, Jalan Orde Baru, Bone, Senin (13/1/2013) sore. Ia menjelaskan, kalau sisi pemberdayaan/pemanfaatan ADD belum tepat sasaran. Proses administrasi, perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi harus dilakukan. Makanya dengan terbentuknya nanti Forum Pemantau ADD tentu dapat membantu pemerintah Desa dalam pembinaan secara tekhnis. "ADD Sulsel sudah bagus, cuma kelihatannya perlu pembenahan atau kesinambungan. Regulasi pencairan harus diubah. Sekarang khan 3 kali pencairan. Dalam peraturan bupati ADD diterima 3 tahap. Padahal semestinya sejak ditetapkan APBD maka ADD juga harus dicairkan. Ini kekeliruan yang perlu diluruskan. Pencairan harus maksimal 2 kali dan jangan diakhir tahun di cairkan (Desember), karena ini tidak memungkinkan dilakukan pembangunan. Seharusnya paling lambat bulan September, ADD harus cair 100 persen," ungkap A Santiadji. Selain itu, Ia juga menyebutkan kalau termasuk kantor Desa harus difungsikan. Perangkat pemerintahan Desa juga harus difungsikan semua. Jangan hanya kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berfungsi. Demikian juga Bendahara Desa. bonepos
