JELAJAHPOS.COM | Makassar, Sulawesi Selatan — Hari ini Rabu 22 Oktober 2025 Sebanyak 4 Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bone menjalani pemeriksaan intensif oleh Penyidik Tipikor Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan. Dari 23 Anggota Banggar DPRD BONE minggu Ini Penyidik Menjadwalkan Memeriksa 13 Anggota DPRD Bone, Pekan Depan Akan Di Periksa 10 Orang Anggota DPRD BONE.
Pemeriksaan hari ini menjadi babak lanjutan dari serangkaian pemanggilan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bone dan beberapa Kepala Dinas yang telah lebih dahulu diperiksa oleh tim penyidik Pidsus.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone 2019-2024 Saat ini Di periksa Terkait Kasus Korupsi Pokir APBD 2024. Pemeriksaan akan difokuskan pada penelusuran mekanisme penganggaran pokir disaat penetapan APBD, Jual Beli Pokir, hingga potensi penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program Pokir.
Kasipenkum KEJATI SULAWESI SELATAN Soetarmi Yang di Hubungi Media Menyampaikan, " ya Benar ndi, Hari ini Bidang Pidsus melakukan Pemeriksaan Kepada Anggota DPRD BONE, Tadi Kami Cek Ada Beberapa Anggota DPRD yang Sementara Di Periksa di Ruangan Penyidik Lantai 5" Pemeriksaan para legislator tersebut akan dilakukan secara bertahap di Gedung Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel Makassar.
Kasus dugaan korupsi dana Pokir ini bermula dari laporan tim Advokasi LAP yang mencurigai adanya praktik penyelewengan anggaran dalam program aspirasi. Dugaan tersebut mengarah pada pengalokasian dana yang tidak sesuai prosedur dan kemungkinan adanya mark-up dalam pelaksanaan kegiatan.
Ketua Umum Laskar Arung Palakka, Andi Akbar Napoleon , dengan tegas mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Yang Baru untuk serius mengusut tuntas kasus ini. “Kami meminta penyidik Pidsus untuk Mengungkap dan Menuntaskan Kasus korupsi Pokir ini, ini gurita yang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Akbar juga menyerukan kepada Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin, agar mencopot dan memeriksa seluruh penyidik pada Bidang Pidsus Kejati Sulsel jika ditemukan indikasi kelalaian atau upaya memperlambat penanganan perkara. “Kami ingin penegakan hukum yang bersih dan berintegritas. Jangan ada main mata dalam kasus ini,” ujarnya.
Pemeriksaan anggota Banggar DPRD Bone ini dipandang sebagai momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi pesan kuat bahwa praktik penyimpangan anggaran publik tidak boleh ditoleransi.
Sejumlah pemerhati korupsi menilai, pola konspirasi penetapan APBD dengan memasukkan proyek yang tidak ada dalam dokumen perencanaan, penggelembungan pendapatan dan Silpa, interfensi pelaksanaan proyek-proyek OPD yang dikemas sebagai Pokir DPRD kerap berulang dari tahun ke tahun. Skema yang digunakan biasanya melibatkan oknum anggota dewan, TAPD yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena itu, penyidikan kasus ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pemberantasan korupsi anggaran aspirasi secara menyeluruh.
Publik Bone kini menaruh harapan besar kepada Kejati Sulsel agar pemeriksaan ini tidak berakhir dengan kompromi politik. Transparansi dan integritas penyidik menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Selain itu, kasus ini juga menjadi ujian bagi pemerintah pusat, khususnya Kejaksaan Agung, dalam memperlihatkan konsistensi penegakan hukum di daerah. Penanganan yang tegas akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sekaligus memberi efek jera bagi para pelaku korupsi anggaran publik.
Kasus dugaan korupsi Pokir DPRD Bone TA 2024 ini menjadi sinyal keras bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana publik semakin diperketat. Masyarakat dan lembaga pengawasan sipil diharapkan terus mengawal proses hukum agar tidak menyimpang dari jalur keadilan.
