JELAJAHPOS | Kolaka – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK Tipikor) Sulawesi Tenggara, Asgar, S.Pd.I, menyambangi lokasi perusahaan tambang nikel di Desa Pewisoa Jaya, Kecamatan Tanggetada, Minggu (5/4/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama rombongan DPW KPK Tipikor Sultra untuk memastikan perusahaan tidak melakukan aktivitas di atas lahan masyarakat yang belum diselesaikan kewajiban ganti ruginya.
Dalam keterangannya, Asgar menegaskan bahwa perusahaan harus menghentikan seluruh aktivitas operasional di lahan yang masih bermasalah dengan masyarakat.
“Jangan ada aktivitas di lahan masyarakat sebelum perusahaan membereskan atau membayar ganti rugi atas pengrusakan tanaman warga,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah tanaman milik masyarakat telah digusur tanpa penyelesaian, di antaranya tanaman cengkeh berumur sekitar 10 tahun, jambu mente, kelapa sawit, durian, rambutan, langsat, hingga merica.
Menurutnya, masyarakat telah mengelola lahan tersebut sejak tahun 2005 sebagai sumber penghidupan sehari-hari. Namun, kehadiran perusahaan tambang PT IPIP justru menimbulkan konflik karena diduga melakukan penggusuran tanpa koordinasi dengan pemerintah desa maupun warga setempat.
“Ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia. Mengambil atau merusak hak masyarakat tanpa penyelesaian adalah perbuatan melanggar hukum,” ujarnya.
Asgar juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk memanggil pihak perusahaan guna menertibkan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersinggungan dengan lahan masyarakat.
Ia menegaskan, langkah tersebut penting untuk mencegah potensi konflik atau bentrokan di lapangan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
“Kami berharap pemerintah daerah segera turun tangan agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak memicu konflik yang lebih besar,” pungkasnya. ( 2R )
