JELAJAHPOS | GRESIK, JAWA TIMUR, November 2026 — Proses persidangan perkara pidana yang menjerat Capt. Antenor Vonn Mark Alibusa, selaku Nahkoda Kapal MT FENG HUANG, dengan Nomor Perkara 190/Pid.Sus/2026/PN Gsk, menjadi sorotan setelah agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengalami penundaan sebanyak empat kali.
Penundaan berulang tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian dan kelangsungan proses hukum yang sedang dijalani Terdakwa. Terlebih, perkara ini telah memasuki tahap pembacaan tuntutan setelah rangkaian pemeriksaan persidangan selesai dilaksanakan.
Sebelumnya, dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2026, JPU meminta penundaan dengan alasan tuntutan masih dalam proses penyusunan dan koordinasi di tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung). Majelis Hakim kemudian memberikan tambahan waktu selama satu minggu.
Namun, pada persidangan tanggal 2 November 2026, tuntutan kembali belum dapat dibacakan. JPU menyampaikan bahwa proses penyusunan tuntutan masih menunggu penyelesaian di tingkat pusat.
Pada persidangan berikutnya, tanggal 11 November 2026, agenda pembacaan tuntutan kembali mengalami penundaan.
Penundaan tersebut kemudian berlanjut hingga agenda persidangan tanggal 18 November 2026. Bahkan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan yang memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik untuk membacakan dan menyerahkan tuntutan pidana (requisitoir) atas nama Terdakwa Antenor Vonn Mark Alibusa pada Rabu, 18 November 2026, pukul 10.00 WIB, di Pengadilan Negeri Gresik.
Dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Penuntut Umum melaksanakan penetapan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
Namun demikian, hingga tanggal 18 November 2026, tuntutan pidana tersebut belum juga dibacakan oleh JPU. Kondisi ini semakin menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian pelaksanaan agenda persidangan, terlebih setelah adanya penetapan dari Majelis Hakim.
Kuasa Hukum Ajukan Keberatan
Menghadapi penundaan yang berulang tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari:
1. JESICHA JULIANDARI, S.H., C.Med.
2. FITRI ANISA, S.H., C.TT., C.Med. CLD., CLA
3. PRILLIA NUR HIDAYAH, S.H.
4. DIMAS ROLAND JONAS SUHARTONO, S.H.
5. KHRESNA WISANTYA, S.H.
6. CAESAR HIMAJUTA WARDANA KESDU, S.H.
dari JS & Partners Law Office, Bali, telah mengambil langkah dengan mengajukan surat keberatan kepada Majelis Hakim serta menyampaikan surat permohonan perhatian kepada sejumlah instansi terkait.
Tim Penasihat Hukum menilai bahwa proses koordinasi dan persetujuan internal di lingkungan Kejaksaan perlu diselesaikan secara proporsional agar tidak terus menimbulkan ketidakpastian dalam proses persidangan.
Menurut Tim Penasihat Hukum, kebutuhan administratif internal institusi penuntutan tetap harus memperhatikan hak Terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum serta menjalani proses peradilan secara efektif dan tanpa penundaan yang tidak beralasan.
Perkara Turut Menjadi Perhatian Pihak Filipina
Perkara ini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi juga mendapat perhatian dari pihak Filipina. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan dan koordinasi yang dilakukan oleh perwakilan hukum dan pihak yang mendampingi kepentingan Terdakwa di Filipina.
Salah satu pihak yang turut mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan perkara ini adalah World Peace Ambassador – WPOU Bernadeth Perno, S.J.D., Ph.D., dengan jabatan sebagai International Humanitarian Case Coordinator & International Affairs Representative.
Berdasarkan keterangan Bernadeth Perno, perannya mencakup koordinasi dan fasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak berwenang terkait, Kedutaan Besar, serta Tim Penasihat Hukum di Indonesia.
Ia juga menegaskan pentingnya penyampaian informasi kepada publik mengenai keterlibatan dan koordinasi yang telah dilakukan, agar tidak timbul kesalahpahaman seolah-olah keluarga Terdakwa tidak memiliki pendampingan atau tidak ada pihak yang secara aktif menangani perkara tersebut.
Keterlibatan pihak Filipina ini menunjukkan bahwa penanganan perkara turut memperoleh perhatian lintas negara, khususnya dalam memastikan komunikasi, koordinasi, dan pendampingan terhadap Terdakwa tetap berjalan.
Transparansi dan Objektivitas Penanganan Perkara Menjadi Perhatian
Penundaan pembacaan tuntutan yang terjadi berulang kali, bahkan setelah adanya penetapan Majelis Hakim, turut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas penanganan perkara.
Tim Penasihat Hukum menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah aspek dalam perkara ini yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, mereka memandang perlu adanya perhatian dan pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang.
Meski demikian, setiap dugaan mengenai adanya ketidakobjektifan atau keberpihakan dalam penanganan perkara harus tetap diuji berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.
Meminta Kepastian dan Perhatian Institusi Negara
Tim Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim dapat memberikan kepastian terhadap kelanjutan agenda persidangan serta memastikan bahwa hak-hak Terdakwa tetap terlindungi.
Selain itu, Tim Penasihat Hukum mendorong instansi pengawas terkait untuk memberikan perhatian terhadap penundaan yang berulang tersebut, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Perkara ini juga menjadi pengingat bahwa setiap orang, termasuk warga negara asing yang sedang menjalani proses hukum di Indonesia, berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Bagi Tim Penasihat Hukum, penundaan pembacaan tuntutan yang terjadi berulang kali bukan sekadar persoalan perubahan jadwal persidangan. Hal tersebut berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak-hak Terdakwa, serta kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Asas praduga tak bersalah dan prinsip peradilan yang adil harus tetap dijunjung tinggi hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



