Seperti pernyataan dari Anggota DPRD pada media ini sebelumnya yang mengatakan kasus pasar pasar Bajoe ditangani pihak kepolisian terkait pencairan dana keseluruhan padahal bobot pekerjaan belum selesai.
Informasi terbaru lainnya diperoleh dari pihak kejaksaan Bone, yang menyatakan kasus tersebut pernah akan ditangani, bahkan menurut salah satu personilnya yang tidak ingin dipublikasikan, tahun 2011 lalu sudah ada Surat Perintah Tugas (Sprintug) untuk melakukan penyelidikan terkait laporan dari masyarakat tentang dugaan korupsi pembangunan pasar tersebut, namun tidak dilanjutkan karena kasusnya tengah ditangani pihak Kepolisian.
Sementara pernyataan dari Kepala Dinas Pengelolah Keuangan Daerah (DPKAD) Bone, H. A. Surya Darma, SE,M.Si sebelumnya dimedia ini yang menyebutkan belum ada penyerahan pasar baru BajoE dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oleh anggota Komisi I DPRD Bone, A. Mappamadeng Dewang menganggap hal itu bukanlah alasan utama sehingga pasar tersebut tidak difungsikan sampai sekarang, karena menurutnya pasar daerah secara otomatis akan menjadi asset daerah.
“Mana ada pasar di daerah yang bukan merupakan asset daerah, jadi kalau sudah dibangun, dengan sendirinya akan dikelolah oleh daerah, walaupun itu dananya dari pusat” ,tegasnya.
Sebagai Anggota Komisi I DPRD Bone, A. Mappamadeng tidak ingin mencampuri masalah teknis pembangunan pasar tersebut, namun terkait dugaan kasus yang pernah ditangani pihak kepolisian, pihaknya akan menyampaikan ke ketua komisi I untuk menindak-lanjuti masalah itu. “Nanti saya akan sampaikan ke ketua Komisi, kalau perlu kita akan panggil Kapolres untuk mengetahui hal sebenarnya, karena hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, kasian masyarakat” ,tegasnya.
Dari informasi yang diperoleh menyebutkan pembangunan pasar BajoE menelan anggaran berkisar 12 Miliar lebih yang dikerjakan oleh PT. Citratama Timurindo, dengan Konsultan pelaksana CV. Bajirupa Konsultan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bone selaku instansi tekhnis.(Bud)
