JELAJAH POS WATAMPONE, – Upaya Pemerintah pusat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengucurkan berbagai bantuan ternyata tidak semuanya bisa berjalan secara efektif, hal ini disebabkan karena ketidak mampuan pemerintah daerah mengakomodir bantuan tersebut secara profesional.
Hal ini terbukti dengan bantuan yang diberikan kepada para kelompok nelayan suku Bajo, di Kelurahan BajoE, Kecamatan Tanete Riattang Timur yang sampai saat ini belum dimanfaatkan. Bahkan bantuan berupa Keramba Jaring Apung (KJA) yang bernilai ratusan juta rupiah tersebut hanya dibiarkan terbengkalai tanpa ada upaya pemanfaatan. Padahal bantuan tersebut dikucurkan pemerintah pusat sejak tahun 2011 lalu.
Ironisnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bone, Drs. H. Saenal Abidin yang dimintai pendapatnya terkait hal tersebut, justru seolah menganggap persoalan itu bukan tanggung-jawabnya, “ itu masih urusan kepala dinas sebelumnya, saya belum ada pada saat bantuan itu diturunkan” ,keliknya melalui telepon seluler Senin lalu.
Pernyataan itu diulang sampai beberapa kali. Malah untuk menutupi ketidak peduliannya terhadap masalah itu, ketika didesak Tim JELAJAH POS, Saenal hanya terkesan berkata sekenanya, “Ya nanti saya akan panggil mereka, untuk membicarakan masalah itu” ,kilahnya lagi.
Tanggapan dingin H. Saenal justru mengundang reaksi keras dari elemen masyarakat yang menganggap persoalan tersebut tidak bisa disepelekan atau malah dibebankan kepada siapa saja selain Kepala Dinas yang sementara menjabat.
Seperti yang diungkapkan Ketua Watampone Anti Coruption (WAC), Ali Imran, SH yang menilai pernyataan tersebut menunjukkan sikap arogansi pemerintah dalam mengatasi persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
”Pernyataan seperti itu tidak mencerminkan argumen seorang kepala dinas, karena meskipun itu diprogramkan oleh kepala dinas yang lama, namun merupakan kewajiban dari kepala dinas yang baru untuk melanjutkan”,tegas Ali Imran.
Lebih luas Ali Imran menilai, pemerintah daerah tidak mampu memaksimalkan peluang yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengucurkan berbagai program ke daerah, bahkan menurutnya terkesan pemerintah daerah hanya memprioritaskan terlaksananya program tanpa memperhatikan aspek pemanfaatan dari program itu.
“Inilah Bukti ketidak siapan pemerintah daerah dalam menerima program dari pemerintah pusat, kontesnya, mereka hanya mengharapkan keuntungan pada saat kegiatan itu dilaksnakan, bukan untuk tujuan yang mengarah ke kepentingan masyarakat yang justru merupakan tujuan utama program itu” ,imbuhnya.
Selain masalah pemanfaatan kerambah di Bajoe, Ali Imran memberikan contoh beberapa proyek dari pusat yang sampai saat ini tidak difungsikan oleh pemerintah daerah,
“Coba kita lihat, mulai dari pasar Bajoe, pabrik kelapa di Lamuru, pengolahan sampah di Usa, semuanya menggunakan anggaran yang tidak sedikit nilainya, tapi justru dibiarkan menjadi mubazir karena tidak bisa dimanfaatkan” ,kuncinya.(Tim)
Hal ini terbukti dengan bantuan yang diberikan kepada para kelompok nelayan suku Bajo, di Kelurahan BajoE, Kecamatan Tanete Riattang Timur yang sampai saat ini belum dimanfaatkan. Bahkan bantuan berupa Keramba Jaring Apung (KJA) yang bernilai ratusan juta rupiah tersebut hanya dibiarkan terbengkalai tanpa ada upaya pemanfaatan. Padahal bantuan tersebut dikucurkan pemerintah pusat sejak tahun 2011 lalu.
Ironisnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bone, Drs. H. Saenal Abidin yang dimintai pendapatnya terkait hal tersebut, justru seolah menganggap persoalan itu bukan tanggung-jawabnya, “ itu masih urusan kepala dinas sebelumnya, saya belum ada pada saat bantuan itu diturunkan” ,keliknya melalui telepon seluler Senin lalu.
Pernyataan itu diulang sampai beberapa kali. Malah untuk menutupi ketidak peduliannya terhadap masalah itu, ketika didesak Tim JELAJAH POS, Saenal hanya terkesan berkata sekenanya, “Ya nanti saya akan panggil mereka, untuk membicarakan masalah itu” ,kilahnya lagi.
Tanggapan dingin H. Saenal justru mengundang reaksi keras dari elemen masyarakat yang menganggap persoalan tersebut tidak bisa disepelekan atau malah dibebankan kepada siapa saja selain Kepala Dinas yang sementara menjabat.
Seperti yang diungkapkan Ketua Watampone Anti Coruption (WAC), Ali Imran, SH yang menilai pernyataan tersebut menunjukkan sikap arogansi pemerintah dalam mengatasi persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
”Pernyataan seperti itu tidak mencerminkan argumen seorang kepala dinas, karena meskipun itu diprogramkan oleh kepala dinas yang lama, namun merupakan kewajiban dari kepala dinas yang baru untuk melanjutkan”,tegas Ali Imran.
Lebih luas Ali Imran menilai, pemerintah daerah tidak mampu memaksimalkan peluang yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengucurkan berbagai program ke daerah, bahkan menurutnya terkesan pemerintah daerah hanya memprioritaskan terlaksananya program tanpa memperhatikan aspek pemanfaatan dari program itu.
“Inilah Bukti ketidak siapan pemerintah daerah dalam menerima program dari pemerintah pusat, kontesnya, mereka hanya mengharapkan keuntungan pada saat kegiatan itu dilaksnakan, bukan untuk tujuan yang mengarah ke kepentingan masyarakat yang justru merupakan tujuan utama program itu” ,imbuhnya.
Selain masalah pemanfaatan kerambah di Bajoe, Ali Imran memberikan contoh beberapa proyek dari pusat yang sampai saat ini tidak difungsikan oleh pemerintah daerah,
“Coba kita lihat, mulai dari pasar Bajoe, pabrik kelapa di Lamuru, pengolahan sampah di Usa, semuanya menggunakan anggaran yang tidak sedikit nilainya, tapi justru dibiarkan menjadi mubazir karena tidak bisa dimanfaatkan” ,kuncinya.(Tim)
