JELAJAHPOS. COM-BONE Ketua Umum OKP Laskar Arung Palakka Andi Muh . Akbar S,Pd menilai taji Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kian tumpul.
pelanggaran dan praktik-praktik curang yang dilakukan aktor politik dalam kontestasi pemilu kian marak.
Sementara itu, Bawaslu memiliki peran penting dalam penyelengaraan pemilu. Selain sebagai pengawas Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu juga punya kewenangan menangani pelanggaran hingga penyelesaian sengketa.
Politik uang alias Money Politik, ASN Berpoltik, menjadi catatan Andi Akbar terhadap tumpulnya kinerja Bawaslu. Pada Pemilu 2019 ini khususnya Kab. Bone setidaknya sudah beberapa kasus politik ditemukan yang seharusnya menjadi perhatian Bawaslu tetapi tidak pernah menuai Hasil Yang Tajam
"Padahal ini sudah ranahnya Bawaslu untuk Mencegah Terjadinya Money Politik serta mengusut dan memeriksa, Sekarang ini Adalah Minggu Dimana Seluruh Oknum Caleg Banyak Melakukan Money Politik, Seperti Temuan Yang Ada Di Dapil 3 Harusnya ketika Ada Pelanggaran Itu Bawaslu Sendiri Yang Temukan, jangan berharap Laporan Masyarakat" Kan Bawaslu punya orang disetiap desa maupun kecamatan. Sudah ada bukti,video, Gambar Lakukan proses sebagainya juga," tutur Andi Akbar
Penegakkan hukum sangat penting dilakukan Bawaslu agar masyarakat tak ragu terhadap proses pemilu. Bila Bawaslu tegas, dia yakin masyarakat percaya dan mau ikut andil bagian dalam pesta demokrasi.
Andi Akbar juga menegaskan bahwa petugas KPPS wajib bersifat netral dalam melakoni tugasnya disamping mengharapkan independensi KPU berserta Panwaslu dalam penyelenggaran Pemilu 5 tahunan ini.
"Jadi saya kira ini perlu bisa dijelaskan kepada masyarakat agar orang percaya bagaimana praktik pelanggaran di dalam pilkada tidak dibiarkan berlarut begitu saja. Kalau dibiarkan, maka tidak ada lagi proteksi penanganan pelanggaran. Tidak ada lagi masyarakat yang akan percaya terhadap sistem proses penyelenggaraan pemilu kita. Jadi Ketegasan Bawaslu beserta netralitas KPU dan Panwaslu sangat diperlukan dalam hal ini sinergitas bersama dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu" pungkas dia.
