JELAJAHPOS.COM | Toraja Utara, Sulawesi Selatan (5 Juli 2025) – Dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di wilayah Toraja kembali mendapat sorotan tajam. Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Dra. Firmina Tallulembang dari Fraksi Gerindra, menyatakan kesiapan untuk menyuarakan masalah ini di tingkat provinsi dan menindaklanjuti melalui Komisi D DPRD yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Firmina, yang mewakili Daerah Pemilihan X (Tana Toraja dan Toraja Utara), menegaskan akan berkoordinasi guna menuntaskan keresahan masyarakat akibat adanya praktik pengalihan solar bersubsidi ke luar daerah yang menyebabkan kelangkaan BBM. “Semangat. Akan kita suarakan di DPRD,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Sabtu (5/7/2025).
Keresahan warga muncul karena kelangkaan solar bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan ulah oknum yang memperjualbelikan BBM bersubsidi demi keuntungan pribadi. Benyamin Tipasarappang dari Divisi Investigasi dan Monitoring Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Toraja Utara menyatakan praktik ini sangat merugikan masyarakat dan harus dihentikan. “Jangan ambil hak rakyat, apalagi hanya untuk keuntungan sendiri,” tegasnya.
Selain aspek hukum, Benyamin juga mengingatkan dari sisi etika dan spiritualitas bahwa pelaku akan menghadapi konsekuensi, baik hukum negara maupun hukum Tuhan.
Desakan serupa datang dari YLH Tana Merah yang menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk serius mengusut kasus mafia solar ini agar distribusi BBM kembali normal dan kelangkaan dapat diatasi.
Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pelaku penimbunan solar diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda hingga Rp 60 miliar.
Isu mafia solar di Toraja kini menjadi perhatian serius di tingkat provinsi, dan publik menanti langkah nyata dari DPRD Sulsel serta legislator seperti Firmina Tallulembang untuk membawa suara rakyat ke forum resmi.
( Tim Media)
