JELAJAHPOS.Com, | Kolaka Sulawesi Tenggara || Hubungan industrial di tubuh PT SJS yang beroperasi di Site PT Antam memanas. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Cabang Kolaka secara terbuka menuding Human Resources Development (HRD) PT SJS bertindak tidak profesional dan terkesan "alergi" terhadap ruang dialog.
Tudingan ini mencuat setelah surat permohonan perundingan bipartit yang dilayangkan SBSI hanya dijawab secara administratif melalui surat balasan, tanpa ada upaya konkret untuk duduk bersama mencari solusi. Sikap HRD ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap regulasi dan hak-hak dasar pekerja yang telah lama terkatung-katung.
Dugaan Pelanggaran PP 35 Tahun 2021
Ketua SBSI Cabang Kolaka menegaskan bahwa ketegangan ini dipicu oleh dugaan kuat pengabaian hak kompensasi pekerja. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, para pekerja PT SJS yang telah mengabdi bertahun-tahun di Site PT Antam dikabarkan belum pernah menerima kompensasi yang menjadi hak konstitusional mereka.
"Kami mempertanyakan kompetensi HRD PT SJS. Apakah ini karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi atau memang ada unsur kesengajaan untuk mengebiri hak pekerja? Ini sangat memprihatinkan," ujar narasumber dari SBSI.
Pemecatan Sepihak Tanpa Pesangon
Masalah kian meruncing dengan adanya laporan mengenai pemecatan pekerja tanpa pemberian pesangon, uang kompensasi, maupun hak-hak lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini dinilai sebagai praktik "angkara murka" di dunia industri yang mengabaikan sisi kemanusiaan dan hukum positif di Indonesia.
Momentum May Day: Ultimatum untuk Perusahaan
SBSI menegaskan tidak akan tinggal diam melihat hak-hak buruh diinjak-pijak. Momentum Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan datang bakal dijadikan panggung perlawanan untuk menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak manajemen melalui kebijakan HRD-nya.
"Jika HRD PT SJS tetap menutup diri, tidak memberikan klarifikasi, dan menolak perundingan untuk mencari solusi atas nasib para buruh, maka kami pastikan aksi massa akan tumpah ke jalan. Kami akan memperjuangkan setiap tetes keringat buruh yang diabaikan oleh perusahaan," tegas pihak SBSI.
Hingga berita ini diturunkan, pihak HRD PT SJS belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan ketidakprofesionalan dan dugaan pelanggaran hak normatif pekerja tersebut.
Kaperwil Sultra-Mulyadi
