JELAJAHPOS | KOLAKA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK Tipikor) Sulawesi Tenggara, Asgar, S.Pd.I., bersama Wakil Ketua Umum DPP KPK Tipikor Pusat mengunjungi Ruang Penyidikan Tipidter Polres Kolaka untuk berkoordinasi terkait perkembangan penanganan perkara sengketa lahan di Desa Langgosipi, Kabupaten Kolaka.
Sengketa tersebut melibatkan H. Asdar selaku pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan dengan pihak PT MIS. Menurut Asgar, perkara tersebut telah ditangani oleh Polres Kolaka selama kurang lebih tiga bulan, namun hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Kami datang untuk mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan perkara ini. Harapan kami, prosesnya dapat berjalan secara profesional dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak,” ujar Asgar.
Ia menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan kali kedua yang dilakukan DPW KPK Tipikor Sultra ke Polres Kolaka dalam rangka mengawal proses penanganan perkara tersebut.
Dalam kesempatan itu, Asgar meminta penyidik segera melakukan langkah konkret dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dilakukan pengukuran ulang terhadap objek lahan yang masih menjadi sengketa.
“Kami berharap Polres Kolaka segera menyurati BPN agar dapat turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengukuran ulang atau penataan kembali batas-batas lahan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan serta meminimalkan potensi konflik di lapangan,” katanya.
DPW KPK Tipikor Sultra berharap penanganan perkara sengketa lahan tersebut dapat berlangsung secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi seluruh pihak yang bersengketa.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Kolaka maupun pihak PT MIS terkait pernyataan yang disampaikan oleh DPW KPK Tipikor Sultra.
Versi ini sudah mengikuti kaidah jurnalistik dengan memisahkan fakta dan pernyataan narasumber serta menambahkan keterangan bahwa tanggapan dari Polres Kolaka dan PT MIS belum diperoleh untuk menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
