"Dari segi penganggaran misalnya saja rompi, body dan head protector itu khusus anggota yang punya tugas khusus seperti Densus 88. Mereka siap tempur. Tapi coba lihat anggota lalu lintas itu tidak dilengkapi," kata Ronny dalam acara Sindo Radio, Jakarta, Sabtu (14/9/2013).
Ronny membandingkan hal ini jauh berbeda dengan yang dijumpainya di negara lain, seperti di Jepang atau Singapura. Menurut dia, meski hanya bertugas mengamankan lalu lintas, anggota kepolisian di negara tersebut dilengkapi peralatan memadai.
"Di Singapura saja ketika ada kejadian langsung disiapkan body protector, dan tongkat. Bandingkan pula dengan gaji polisi Indonesia dengan di Jepang. Di Jepang itu bahkan gajinya jauh di atas pegawai keuangan negara," terangnya.
Menurut Ronny, hal itu semua tidak terjadi di Indonesia. Bahkan, aparat kepolisian di Indonesia, menurut dia, harus menghadapi tantangan yang berat tanpa ada jaminan kesejahteraan.
"Artinya, ancaman nyawa tidak seimbang dengan asuransi yang diberikan negara kita," kata Ronny.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika mengkritik kepolisian. Menurut Pasek, polisi harus mengurangi kebutuhan yang tidak mendasar. Dengan begitu, anggaran yang kurang perlu tadi bisa dialokasikan untuk dana pengadaan barang di sektor keamanan anggota.
"Memang anggarannya tidak cukup, tapi Kalau tegas korupsinya dikurangi di pengadaan, jadi sektor ini bisa dialihkan ke bawah. Sarana dan kebutuhan dibeli sesuai kebutuhan. Kalau atasan mobilnya mewah-mewah semua, sementara yang di lapangan pakai mobil yang berat sehingga reformasi pengadaan juga diperlukan. Jangan menuntut anggaran saja," ujarnya.
Sambung Pasek, untuk tahun ini, DPR telah menganggarkan Rp40 triliun untuk Polri.
"Tapi, saat di breakdown memang masih kurang. Kita butuh idealnya ada 50.000 polisi lagi," kata Pasek.okezon
