JELAJAH POS.Com JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan informasi bahwa setelah pemungutan suara usai akan ada kerusuhan dari pihak-pihak yang merasa tidak puas atas hasil Pilpres 2014.
"Saya mendengar sejumlah kecemasan dari berbagai pihak akan terjadi gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan sosial setelah pemungutan suara dilakukan. Ada pihak-pihak yang kalah dan tidak bisa menerima kekalahan itu," ujar SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (3/7/2014).
Pemerintah, kata SBY, tidak akan tinggal diam. Dia pun menggelar rapat terbatas bidang Polhukam untuk mengantisipasi hal tersebut. "Tentunya pemerintah tidak tinggal diam di pusat dan daerah. Hari ini secara resmi saya pimpin ratas untuk membahas semuanya," ucapnya.
SBY meminta jajaran TNI dan Polri untuk siap menghadapi segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi setelah pemilihan presiden.
"Polri dan TNI untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pilpres. Misalnya aksi kekerasan yang bisa terjadi, seperti perusakan atau pembakaran yang kemungkinan bisa terjadi," ungkapnya.
Dia meyakini, TNI dan Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dia juga berharap Pilpres dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kekerasan. "Kita juga mengambil sikap dan menentukan apa saja yang harus pemerintah lakukan. Terutama TNI dan Polri yang mengemban tugas melakukan pengamanan," tegasnya. Okezone
Trending Now
-
JELAJAHPOS.COM | Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga kuat terjadi dalam pengelolaan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) D...
-
JELAJAHPOS.COMN POLRES POLMAN – Bhabinkamtibmas Kelurahan Mapilli, Subsektor Mapilli Polsek Wonomulyo Bripka Arianto A, menghadiri kegiatan ...
-
JELAJAHPOS.COM | MAMUJU – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 dan Hari Jadi Polwan ke-77 tahun 2025 di...
-
JELAJAH POS Polda Sulbar – Sebagai wujud kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat ditengah dampak kondisi ekonomi, Kepala Kepolisi...
-
JELAJAHPOS.COM | Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga kuat terjadi dalam pengelolaan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) D...