JELAJAHPOS.COM | Soppeng, Sulawesi Selatan (26 Juli 2025) – Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Demokrat, Andi Takdir, menyuarakan sikap tegas mengenai raibnya sembilan unit ekskavator bantuan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke Kabupaten Soppeng sejak 2019. Alat berat ini seharusnya digunakan untuk pembukaan dan rehabilitasi lahan rawa guna meningkatkan produktivitas pertanian, namun keberadaannya kini tidak diketahui.
Andi Takdir menegaskan akan mengusulkan pemanggilan resmi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng dan seluruh pihak terkait dalam distribusi dan penggunaan alat berat tersebut. Ia mengkritik tidak adanya berita acara pengembalian maupun laporan pertanggungjawaban operasional dari dinas teknis ataupun kelompok penerima yang semestinya menandatangani berita acara tersebut. “Alat berat justru diduga dikuasai oleh oknum yang tidak jelas status hukumnya,” ujarnya (Andi Takdir)
Lebih lanjut, Andi menyoroti pentingnya klarifikasi terkait anggaran operasional alat berat, mekanisme pemanfaatan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan alat tersebut. Ia menegaskan bahwa kehilangan alat ini berarti hilangnya akses bagi petani kecil terhadap fasilitas yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Pernyataan ini didukung oleh tokoh antikorupsi Sulawesi Selatan, Djusman AR, yang mendesak Kejaksaan bertindak proaktif untuk mengusut indikasi penyalahgunaan aset negara (Djusman, 2025). Selain itu, Ketua DPD Lidik Pro Rakyat Nusantara Soppeng, Suheri Sulle, mendorong DPRD agar segera bertindak dengan memanggil dinas teknis terkait, menegaskan bahwa keheningan DPRD akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan aset negara (Sulle, 2025).
Andi Takdir juga berkomitmen membuka ruang dialog bersama masyarakat sipil, petani, dan LSM sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola aset negara pertanian. Ia menyatakan, “Jika alat berat disembunyikan, ini merupakan pelecehan terhadap niat baik negara dan rakyat. Kita tidak boleh diam” ungkap Andi Takdir
Kasus ini menjadi persoalan serius terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan pemerintah demi kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Soppeng. ( 2R )
