JELAJAHPOS.COM | JAKARTA || Koalisi Aktivis Nusantara (KAN) mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dan menyampaikan laporan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif di tubuh Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Kolaka (PD AUK) dan anak perusahaannya, PT Aneka Resource Mineral (ARM).
Selanjutnya Aksi Jilid 2 dan pelaporan dijadwalkan berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM RI
Koordinator Lapangan KAN, ZMAN PAGALA ISWANTO, dalam seruannya menegaskan bahwa aksi ini didasari oleh sejumlah temuan krusial mengenai dugaan pelanggaran dan penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Sorotan Utama KAN: Konflik Kepentingan dan Aliran Dana Misterius
Salah satu isu utama yang disoroti adalah dugaan monopoli pengangkutan ore nikel oleh PT ARM di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PD AUK dengan harga pengangkutan yang dinilai rendah ($8-9 USD/Metric Ton).
KAN menduga kuat adanya konflik kepentingan lantaran Direktur PT ARM diduga memiliki hubungan sedarah (saudara kandung) dengan Direktur Utama PD AUK, sebuah praktik yang dinilai melanggar PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Selain itu, KAN menemukan dugaan penyimpangan keuangan perusahaan yang melanggar UU Keuangan Negara, diperkuat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Temuan tersebut menyoroti pembayaran tunai dari mitra Kerja Sama Operasional (KSO) PD AUK, seperti PPh 23 Jasa Pertambangan dan Jaminan Reklamasi/RPT, yang diduga ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas inisial (HY) (diduga sopir Direktur PD AUK) dan inisial (H) (diduga mertua Direktur PD AUK) pada periode Januari 2024 hingga April 2025.
Dugaan aliran dana tak wajar juga ditemukan dalam pembayaran Jasa Hauling, yang diduga ditransfer ke rekening PT ARM dan rekening atas inisial (RHH) (diduga anak kandung Direktur PT ARM) sepanjang tahun 2024.
Dugaan Jual Beli Dokumen IUP dan Potensi Kerugian Negara
KAN juga mencium adanya praktik "Jual Beli Dokumen IUP" atau Dokumen Terbang, di mana PD AUK diduga tidak melakukan penambangan aktif, melainkan hanya menjual dokumen kepada kontraktor KSO dengan biaya dokumen mencapai $5-6 USD/Metric Ton.
Berdasarkan kuota RKAB 1.040.000 MT di tahun 2024, KAN menghitung potensi pemasukan dari penjualan dokumen mencapai sekitar Rp 76,9 Miliar. Setelah dikurangi biaya operasional dan penyetoran PAD, KAN mempertanyakan sisa sekitar Rp 30,4 Miliar di kas perusahaan, termasuk transparansi biaya dokumen $5-6 USD yang diduga tidak tercantum jelas dalam kontrak KSO.
Tiga Tuntutan Mendesak KAN
Dalam aksinya, Koalisi Aktivis Nusantara menyampaikan tiga tuntutan utama:
Mendesak Kejagung RI untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PD AUK dan Direktur Utama PT ARM atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Meminta Kejagung RI untuk bertindak tegas, menangkap dan memenjarakan Direktur Utama PD AUK dan Direktur Utama PT ARM apabila terbukti melanggar UU Pemberantasan TPK.
Mendesak Kementerian ESDM RI untuk segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PD AUK atas dugaan kejahatan korporasi yang merugikan negara.
KAN berkomitmen akan mengawal kasus ini hingga tuntas demi terciptanya tata kelola pertambangan yang bersih dan bebas korupsi di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara, dan secara umum di Nusantara. Aksi unjuk rasa dan penyampaian pelaporan akan dipusatkan di Gedung Kejagung RI dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI
