JELAJAHPOS | MAJENE,- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene pada Senin siang, 30 Maret 2026, berlangsung dengan suasana formal namun dinamis. Agenda utama sidang tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Majene, H. Andi Ahmad Syukri Tammalele, di hadapan pimpinan dan seluruh anggota DPRD.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Majene, M. Idwar, yang dalam pembukaannya menekankan pentingnya forum paripurna sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Ia menyebutkan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menilai capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki ke depan.
Dalam pemaparannya, Bupati Andi Ahmad Syukri Tammalele menyampaikan secara komprehensif capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025. Ia memaparkan realisasi program prioritas yang mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, berbagai program yang dijalankan telah menunjukkan progres signifikan meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari aspek fiskal maupun dinamika sosial ekonomi.
“Pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan potensi yang ada, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,”ujar bupati dalam pidatonya di hadapan forum sidang.
Lebih lanjut, ia juga mengakui masih adanya sejumlah target yang belum tercapai secara maksimal.
Hal tersebut, kata dia, menjadi bahan evaluasi penting bagi jajaran pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program di tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Ketua DPRD M. Idwar menegaskan bahwa pihak legislatif akan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap LKPJ yang telah disampaikan.
Ia memastikan bahwa seluruh fraksi di DPRD akan memberikan pandangan umum serta catatan kritis sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“DPRD akan mencermati secara detail setiap poin dalam laporan ini. Tujuannya agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar konstruktif dan mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Sejumlah anggota DPRD yang hadir juga menunjukkan perhatian serius terhadap berbagai isu strategis yang diangkat dalam laporan tersebut, seperti pemerataan pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah. Interaksi antara eksekutif dan legislatif dalam forum ini mencerminkan adanya upaya bersama untuk menjaga keseimbangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan publik.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam siklus tata kelola pemerintahan daerah, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama. Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majene.
Dengan berakhirnya penyampaian LKPJ tersebut, tahapan selanjutnya adalah pembahasan oleh DPRD yang akan menghasilkan rekomendasi resmi. Rekomendasi inilah yang nantinya menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja serta menyusun kebijakan pembangunan ke depan. (Whd
