JELAJAHPOS | JAKARTA 30/03/2026 || Di tengah dinamisnya transisi regulasi hukum di Indonesia, sebuah terobosan literasi muncul dari salah satu putra terbaik Sulawesi Selatan berdarah Bone, M. Irsan Arief, S.H., M.H. Sosok Jaksa Ahli Madya yang dikenal kritis ini membuktikan bahwa dedikasi penegak hukum tidak hanya diuji di meja persidangan, tetapi juga tertuang dalam barisan pemikiran tajam melalui koleksi buku hukum komprehensif karyanya.
Karya-karya M. Irsan hadir sebagai kompas di tengah badai perubahan undang-undang, terutama terkait implementasi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU No. 20 Tahun 2025. Buku-buku ini bukan sekadar teori akademik, melainkan panduan operasional bagi para praktisi untuk membedah pasal-pasal baru yang sering kali masih menjadi perdebatan sengit di ruang sidang.
Menelanjangi Akar Korupsi dan Diskresi
Salah satu poin paling krusial dalam koleksi ini adalah keberanian penulis membedah tipisnya sekat antara Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi. M. Irsan melakukan analisis multidimensi—menggabungkan perspektif administrasi, perdata, hingga pidana—untuk mengurai benang kusut kerugian keuangan negara.
Ia juga menyoroti reformulasi pidana tambahan terkait uang pengganti, sebuah isu yang selama ini menjadi "PR" besar dalam upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi.
Panduan Operasional: Dari Surat Dakwaan hingga Isu Sektoral
Bagi para praktisi hukum, karya ini menawarkan "dapur" teknis litigasi yang sangat berharga. Berdasarkan studi kasus dari 25 perkara pidana, M. Irsan membedah:
• Teknik Penyusunan Surat Dakwaan: Strategi agar dakwaan tidak mudah goyah oleh eksepsi lawan.
• Analisis Yuridis: Bedah mendalam mengenai putusan bebas hingga upaya hukum kasasi.
Tidak berhenti di situ, cakupan tulisan ini meluas ke sektor-sektor strategis pasca berlakunya UU Cipta Kerja, meliputi:
1. Hukum Kehutanan & Perikanan: Penegakan hukum di sektor sumber daya alam yang kerap bersinggungan dengan kepentingan korporasi besar.
2. Ketenagakerjaan & Sosial: Implikasi hukum dunia kerja hingga implementasi progresif UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual).
Referensi Wajib Penegak Hukum
Koleksi buku ini merupakan manifestasi nyata dari jargon "Jaksa Menulis, Kenapa Tidak?". Dengan gaya bahasa yang lugas namun kaya akan landasan yuridis, karya M. Irsan Arief kini menjadi referensi wajib bagi akademisi, advokat, dan sesama rekan jaksa di seluruh Indonesia.
Di tengah transisi hukum nasional yang penuh tantangan, kehadiran literasi yang tajam dan aplikatif seperti ini diharapkan mampu memperkuat integritas serta profesionalisme para penegak hukum dalam mencari keadilan yang substansial bagi masyarakat
• Profil Profesional Penulis:
Nama: M. Irsan Arief, S.H., M.H.
• Jabatan: Jaksa Ahli Madya, Kejaksaan Republik Indonesia.
• Keahlian: Analisis putusan pengadilan, penerapan pasal KUHP, dan teknik penyusunan dakwaan.
Di tengah transisi hukum nasional yang penuh tantangan, kehadiran literasi yang tajam dan aplikatif seperti ini diharapkan mampu memperkuat integritas serta profesionalisme para penegak hukum dalam mencari keadilan yang substansial.
Kaperwil Sultra-Mulyadi Ansan
