 |
| Ket foto ilustrasi |
JELAJAHPOS.COM | Mamasa — 20/3/2026 Praktik dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, mulai terkuak. Hasil penelusuran lapangan mengindikasikan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) dalam distribusi ilegal yang diduga berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, seorang pria berinisial AN alias Anca diduga menjadi pengelola utama dalam rantai distribusi solar subsidi tersebut. Ia disebut-sebut menjalankan peran penting atas kepercayaan dari oknum aparat yang bertugas di wilayah Polres Mamasa.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kuota solar subsidi yang dikuasai jaringan ini mencapai sekitar 2 ton per hari. BBM tersebut diduga tidak disalurkan kepada masyarakat yang berhak, melainkan dialihkan untuk kepentingan bisnis ilegal.
“Solar itu bukan untuk nelayan atau petani, tapi dikumpulkan lalu dijual kembali. Ada yang mengatur di belakang,” ungkap sumber tersebut.
Alur Distribusi Diduga Terorganisir
Dari hasil penelusuran, solar subsidi yang dikumpulkan diduga berasal dari sejumlah SPBU di wilayah Mamasa. Modus yang digunakan diperkirakan melibatkan pembelian berulang menggunakan kendaraan tertentu, sebelum kemudian ditampung dan didistribusikan ke luar daerah.
Kabupaten Pinrang disebut menjadi salah satu tujuan utama penjualan. Di wilayah tersebut, solar subsidi diduga dijual kembali dengan harga yang jauh di atas harga eceran resmi, sehingga menghasilkan keuntungan signifikan bagi para pelaku.
Praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat kecil yang kesulitan mendapatkan BBM subsidi.
Peran Oknum APH Disorot
Yang menjadi sorotan utama dalam kasus ini adalah dugaan keterlibatan oknum aparat. Keberadaan sosok “pengendali” di balik layar disebut menjadi faktor yang membuat praktik ini berjalan mulus tanpa hambatan berarti.
Sumber menyebutkan bahwa AN alias Anca hanyalah operator lapangan, sementara kendali utama diduga berada pada oknum yang memiliki pengaruh dan kewenangan.
Desakan Investigasi Menyeluruh
Sejumlah pihak kini mendesak agar Polda Sulawesi Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.
Selain itu, lembaga pengawas seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diharapkan dapat memberikan atensi serius guna menjaga integritas institusi serta menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran hukum.
Butuh Transparansi dan Penegakan Hukum
Kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam menindak praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini kerap terjadi di berbagai daerah. Transparansi dan keseriusan dalam penanganan dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Hingga laporan ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polres Mamasa terkait dugaan tersebut.
(Penulis Andi Wahyudi)
