JELAJAHPOS | Gayo Lues Sabtu (16/5/2026)— Aroma carut-marut pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues semakin menyengat. Di tengah kabar bahwa sejumlah proyek fisik tahun anggaran 2025 akan segera dibayarkan, fakta lain justru mengungkap kondisi yang bertolak belakang: belanja rutin seperti Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, hingga dana bersifat khusus diduga masih menggantung tanpa kepastian.
Informasi yang dihimpun media ini dari internal Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues menyebutkan, belanja ATK dan perjalanan dinas tahun 2025 hingga kini belum juga dibayarkan, padahal saat ini telah memasuki triwulan kedua tahun 2026.
Ironisnya, di saat pemerintah daerah mulai menggulirkan informasi bahwa pembayaran proyek fisik segera direalisasikan melalui proses penginputan SIPD, kewajiban lain yang nilainya jauh lebih kecil justru terkesan diabaikan.
“Kalau memang uangnya ada, kenapa belanja rutin sampai hari ini belum dibayar?” ujar seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya itu, sumber tersebut juga menyoroti dugaan penggeseran dana DBHCHT yang disebut-sebut dialihkan dari peruntukannya di Dinas Pertanian ke dinas lain. Dugaan itu dinilai berpotensi menabrak aturan penggunaan dana yang telah diatur secara spesifik dalam juklak dan juknis.
“Peruntukan DBHCHT itu sudah jelas. Kalau benar digeser sembarangan, ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal kepatuhan terhadap aturan,” tegasnya.
Persoalan gagal bayar juga menghantam sektor proyek fisik. Sejumlah kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dilaporkan belum tuntas pembayarannya. Kondisi serupa juga terjadi pada proyek pembukaan jalan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gayo Lues.
Akibatnya, para rekanan harus menanggung beban utang material hingga upah pekerja karena dana proyek tak kunjung cair.
“Kami sudah kerja sesuai kontrak, pekerjaan selesai. Tapi pembayaran tidak jelas. Kami yang dikejar supplier dan pekerja,” ungkap salah seorang rekanan.
Yang lebih mengundang tanda tanya, dana migas yang memiliki peruntukan khusus untuk daerah juga disebut belum dibayarkan. Padahal dana tersebut semestinya menjadi penopang program prioritas dan pelayanan publik.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: ke mana sebenarnya aliran uang daerah yang sebelumnya disebut telah tersedia di kas daerah sesuai DIPA dan SIPD?
Jika benar angka gagal bayar mencapai Rp20 miliar, maka publik menilai persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sekadar keterlambatan administrasi biasa. Transparansi dan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah menjadi hal mendesak untuk menjawab keresahan masyarakat dan para pihak yang dirugikan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues, Syukri, hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait kepastian pembayaran tersebut. Namun, seorang pejabat di lingkungan keuangan daerah menyebut pembayaran akan dilakukan usai proses penginputan SIPD selesai.
“Setelah selesai penginputan di SIPD, minggu depan sudah dibayarkan,” ujar sumber tersebut.
Publik kini menunggu: benarkah pembayaran akan direalisasikan, atau janji itu hanya menjadi penenang sementara di tengah kisruh gagal bayar yang terus melebar?
