JELAJAH POS | MAJENE — Isu dugaan penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Rangas, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mendapat bantahan dari warga setempat Tudingan mengenai adanya praktik mafia BBM maupun pelangsiran disebut belum memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Warga meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Syarif, salah seorang warga Majene, mengatakan informasi mengenai dugaan permainan oknum dalam penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Rangas tidak sesuai dengan kondisi di lapangan Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Majene bersama instansi terkait selama ini telah melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.
“Tudingan adanya pelangsiran atau mafia BBM itu tidak benar. Pemerintah Kabupaten Majene selama ini sudah melakukan pengawasan secara intensif di setiap SPBU,” kata Syarif, Sabtu (19/9/2026).
Ia menyebut proses penyaluran BBM bersubsidi di lapangan telah mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku. Karena itu, Syarif meminta setiap tudingan mengenai dugaan penyelewengan disertai bukti yang jelas dan dapat diverifikasi.
“Penyaluran BBM di lapangan sudah berjalan sesuai aturan dan prosedur. Jadi, kalau ada tuduhan mengenai permainan oknum, harus ada bukti yang jelas, jangan hanya berdasarkan isu,” ujarnya.
Syarif juga menilai persoalan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Majene tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya praktik penyelewengan BBM bersubsidi.
Pemkab Majene Perkuat Pengawasan
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Majene telah mengambil sejumlah langkah untuk menata distribusi BBM bersubsidi. Salah satunya melalui rapat koordinasi darurat yang digelar pada Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani dan dihadiri unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta pemilik dan pengelola SPBU se-Kabupaten Majene.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah langkah, antara lain pemetaan kuota BBM, sinkronisasi Surat Rekomendasi, pembentukan tim monitoring terpadu, serta penataan jadwal pelayanan di SPBU.
Selain itu, aparat terkait juga disiapkan untuk melakukan pengamanan lalu lintas di sekitar SPBU guna mengurai antrean kendaraan.
“Kami berupaya merespons cepat keresahan warga, terutama nelayan dan petani yang aktivitas harian dan produktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan Solar subsidi,” ujar Andi Rita sebelumnya.
Dengan adanya pengawasan tersebut, warga berharap distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Majene dapat berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Sementara itu, isu dugaan penyelewengan di SPBU Rangas hingga kini masih sebatas tudingan yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak berwenang.
(*)
