JELAJAHPOS.COM | SOPPENG – Polemik hilangnya lima unit ekskavator bantuan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Kabupaten Soppeng masih terus bergulir.
Meski keberadaan sebagian besar alat berat tersebut telah diketahui, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Soppeng kesulitan menariknya karena diduga pihak penguasa enggan menyerahkan.
Situasi ini memicu sorotan tajam dari masyarakat, khususnya terkait sikap DPRD Soppeng yang dinilai pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua DPD LIDIK Pro Rakyat Nusantara, Suheri Sulle, secara lugas menyatakan kekecewaannya terhadap sikap diam legislatif.
Menurutnya, hal ini menunjukkan ketidakpekaan DPRD terhadap nasib petani.
"Kalau soal kampanye, suara petani dicari mati-matian. Tapi saat petani menghadapi persoalan seperti ini, justru tidak berani mewakili rakyat dan berdiri di barisan depan," tegas Suheri ke media, pada Selasa (22/7).
Suheri menegaskan bahwa "hilangnya" ekskavator ini bukan sekadar masalah aset miliaran rupiah, melainkan cerminan buruknya pengawasan dan ketidakpedulian terhadap nasib petani.
Ia menambahkan, fungsi pengawasan DPRD bukan hanya soal angka dalam dokumen APBD, tetapi juga menyangkut realisasi manfaat di lapangan.
"Kalau alat bantuan pertanian bisa hilang dan tak ada yang mempersoalkannya, ini preseden buruk," sambungnya.
Mendesak DPRD untuk segera memanggil instansi terkait dan mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas raibnya alat-alat tersebut, Suheri mengingatkan, "Petani jangan ditinggalkan saat hak-haknya terganggu. Dan DPRD harus tahu, diam mereka hari ini akan diingat rakyat di hari pemilu nanti."
Menanggapi desakan tersebut, Anggota DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Takdir Akbar Singke, menyambut baik usulan pembentukan panitia khusus (pansus). Pria yang akrab disapa Atas ini berharap pimpinan DPRD Soppeng dapat mendengarkan aspirasi tersebut, Rabu, (30/07/2025).
"Saya kira ini usulan yang sangat bagus agar semua bisa terang benderang. Agar tak ada fitnah di antara kita dan yang paling penting aset yang dibeli dari pajak rakyat itu bisa terselamatkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan petani di Soppeng dan bukan kepentingan pribadi," ujar putra tokoh kharismatik Soppeng, Andi Cambang ini.
Sebagai legislator, Atas berkomitmen untuk terus berjuang di DPRD agar persoalan ini mendapat perhatian serius.
"Pansus pilihan terbaik dan jika perlu bisa interpelasi. Ini bukan masalah yang kecil karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan aset negara yang tak termanfaatkan dengan baik bahkan terindikasi disalahgunakan," pungkasnya. (***)
