Karyawan perusahaan otobus berunjuk rasa dengan menutup jalan di depan Terminal Bus Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2014) pagi. Lalu lintas menjadi macet akibat penutupan ini.
JAKARTA, JELAJAHPOS .com - Sejumlah pihak yang menolak penutupan Terminal bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebak Bulus, Jakarta Selatan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memindahkan aktivitas ke tiga terminal yang lain.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mengungkapkan, berdasarkan komunikasinya dengan sejumlah pihak yang menolak penundaan penutupan terminal, mereka meminta Pemprov DKI menggabungkan Terminal buas AKAP dengan kawasan Terminal Dalam Kota Lebak Bulus saja.
"Menggeser terminal bus AKAP bergabung dengan dalam kota tidak akan mengganggu pekerjaan monorel," ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (10/1/2014).
"Kami semua mendukung MRT dan dibangunnya terminal serta stasiun MRT yang terintegrasi secara baik," lanjut Tigor.
Ia mengatakan, penutupan itu sama saja dengan menutup pintu nafkah ratusan orang yang selama ini bergantung dari aktivitas terminal, terutama pedagang kaki lima, pedagang asongan serta pegawai tiket perusahaan otobus. Sementara solusi agar mereka dipindah ke tempat lain tentu berdampak buruk bagi kesejahteraannya.
Bagi PKL dan asongan, mereka tidak mungkin pindah ke terminal lain karena di terminal lain telah ada pihak yang menguasai aktivitas perdagangan di sana. Begitu juga pegawai tiket perusahaan otobus. Jumlah orang-orang seperti mereka di terminal lain telah cukup banyak dan tidak mungkin mereka bisa masuk begitu saja.
"Penggabungan itu demi penghidupan para pekerja terminal dan pelayanan bagi pengguna bus yang sudah ada," lanjut Tigor.
Seperti diketahui, penutupan Terminal AKAP Lebak Bulus demi pembangunan dipo Mass Rapid Transit (MRT) mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Sejak 1 Januari hingga 7 Januari 2014 lalu, sejumlah penghuni terminal berunjuk rasa menuntut penundaan penutupan terminal hingga setelah Hari Raya Idul Fitri.
Mereka berhasil. Pemprov DKI Jakarta mengakui bahwa sosialisasi yang dilaksanakan jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, penutupan ditunda. Merujuk pada timeline proyek PT MRT Jakarta, batas penutupan terminal, 15 Januari 2014. KOMPAS.com