Majene,Jelajahpos.Com –Kondisi terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memang tak dapat dipungkiri, selain berimbas pada naiknya biaya logistik, harga barang pun disesuaikan dengan biaya transportasi.
Dengan kondisi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene mendorong menyatukan persepsi untuk penanganan inflasi yang terintegrasi, agar melahirkan gagasan dan informasi yang lengkap khususnya dampak dari kenaikan harga BBM.
“Setiap ada kenaikan harga BBM akan di ikuti pula kenaikan harga yang tidak wajar. Bahkan dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti menimbun dan lainnya,” urai Ardiansyah Sekretaris Daerah (Sekda) Majene saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Majene di ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu (21/09/2022).
Melalui Rakor TPID Majene lanjutnya, juga termasuk tindak lanjut Instruksi Presiden melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2022 yang memerintahkan setiap Pemerintah Daerah untuk menggeser APBD sebesar 2 persen menggunakan sisa dana transfer yang akan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menangani inflasi.
Ia menjelaskan, dari APBD Majene sebesar 2 persen itu, senilai Rp2,5 miliar. “APBD kita sudah tersusun rapi untuk direvisi, jika tidak di indahkan maka kita terancam tidak terima gaji pada Oktober termasuk kebijakan dari Kementerian Desa, dimana semua Pemdes agar fokus APBDes-nya untuk inflasi,” bebernya.
Ardiansyah mengingatkan, kepada para Pimpinan OPD terkait yang akan mengelola 2 persen penanganan inflasi, agar segera membuat Petunjuk Teknis (Juknis). “Paling lambat minggu depan kita kembali melakukan pertemuan tindak lanjut, untuk pembicaraan persoalan lain yang menyangkut kenaikan harga BBM,”ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapan) Majene Muzrifah Nur selaku leading sektor menindak lanjuti PMK, dan akan mengantisipasi ketersediaan beras di Bulog dengan berkoordinasi pihak swasta.
“Langkah antisipasi lonjakan harga, kita akan menggelar pasar pangan murah dan tanaman pekarangan untuk 10 kelompok. Untuk tahap pertama kegiatan pangan murah dengan menyediakan 4 sampai 6 ton beras,” akunya.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Majene Muhammad Safei juga akan melaksanakan gerakan menaman bawang merah 10 hektar.
“Terdapat 4 lokasi penanaman bawang, yaitu di Lingkungan Salabulo, Puawang, Sondong dan Pamboborang. Dan kita akan intervensi dengan target keseluruhan mencapai 14 hektar,” ujarnya.
Langkah antisipasi juga diuraikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Majene Ichwanti Sudirman. “Kita akan memberikan subsidi bagi para nelayan perahu “Pakkatinting” yang jumlahnya mencapai 2.357 orang, sesuai kesepakatan memberikan subsidi ke masyarakat nelayan katinting, yang saat ini kami masih melakukan pendataan data jumlah penerima sasaran,” urainya.
Kabid Koperasi UKM Diskopdagrin Majene Sri Salmi menyebut, sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga sejak kenaikan harga BBM, seperti cabe rawit naik sekira 13 persen, bawang putih naik sekira 3 persen dari harga Rp26 ribu perkilo menjadi Rp27 ribu perkilo.
“Ikan segar dari Rp46.000 perkilo menjadi Rp48 ribu perkilo, jenis ikan layang Rp33 ribu perkilo menjadi Rp35 ribu perkilo atau sekira 17 persen,” rincinya.
Hadir dalam rakor TPID Majene, Kabag OPS Polres Majene, Asisten II, Kepala BPS Majene, Perwakilan Bulog Majene dan para Pimpinan OPD terkait. (wh)