Polman-jelajahpos.com Lembaga Kajian Pengawasan dan Anggaran (LKPA) Zubair melakukan unjuk rasa depan kantor bupati polewali mandar provinsi Sulawesi barat pada Rabu siang tadi 24/01/2024.
Tujuan Ketua LKPA meminta Penjabat (Pj) Bupati Polman Ilham Borahima agar dapa mencermati adanya kasus mutasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga sebagai akal-akalan menyembunyikan jejak pelanggaran administrasi yang diketahui bersama bahwa maladminstrasi adalah pintu gerbang terjadinya perilaku korupsi.
Ketua LKPA Zubair menegaskan, Pj. Bupati Polman harus benar-benar memperhatikan detail LKPJ sebelum ditandatangani Karena, terjadi kekacauan administrasi terkait realisasi APBD Tahun, 2023. Diantaranya, sejumlah pembayaran dilakukan kepala BPKAD (Mukim, saat itu) terhadap beberapa kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD dan tidak dianggarkan di APBD.
Hal itu mengakibatkan, sejumlah kegiatan dalam RKPD (DIPA OPD) yang telah dilaksanakan tidak dibayarkan karena kekosongan kas daerah.
"Pelanggaran adminstrasi yang massif itu diduga diikuti dengan perilaku korupsi dan komitmen-komitmen gelap dibawah meja," ucap Zubair kepada media.
Zubair menekankan kepada Pj. Bupati polman agar dapat memperhatikan benar-benar LPj. Realisasi anggaran rental kendaraan dinas, tagihan listrik PLN dan anggaran makan minum pada Bagian Umum Setda, TA 2023 supaya menjadi perhatian utama.
Aktivis Anti Korupsi dari LKPA, Zubair meminta Penjabat (Pj) Bupati Polman Ilham Borahima mencermati mutasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga sebagai akal-akalan menyembunyikan jejak pelanggaran administrasi yang diketahui bersama bahwa maladminstrasi adalah pintu gerbang terjadinya perilaku korupsi.
Hal itu mengakibatkan, sejumlah kegiatan dalam RKPD (DIPA OPD) yang telah dilaksanakan tidak dibayarkan karena kekosongan kas daerah.
"Pelanggaran adminstrasi yang massif itu diduga diikuti dengan perilaku korupsi dan komitmen-komitmen gelap dibawah meja," ujar Zubair kepada media.
Zubair menekankan Pj. Bupati agar dapat memperhatikan dengan benar-benar LPj. Realisasi anggaran rental kendaraan dinas, tagihan listrik PLN dan anggaran makan minum pada Bagian Umum Setda, TA 2023 supaya menjadi perhatian utama.
Zubair juga menyoroti, Pj. Bupati Polman dan mamasa sebagai "anak haram" konstitusi karena persiapan pelantikan dan administrasi dilakukan oleh Kepala Biro Pemerintahan yang sebelumnya telah diberhentikan Gubernur (Pj) Sulbar, Prof. Zudan Arif Fachrullah pada Tanggal, 4 Januari 2024.
"Persiapan pelaksanaan pelantikan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang menandatangani dokumen yang terkait persiapan dan pelantikan Pj. Bupati Polman dan Mamasa," tutupnya Zubair.
Muhklis