JELAJAHPOS.COM | Jakarta – Soppeng Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas wafatnya Afan Kurniawan, seorang driver ojek online yang meninggal dunia setelah tergilas mobil aparat saat aksi demonstrasi di Jakarta. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Jumat (29/8/2025), KAHMI mengecam keras tindakan represif aparat negara dalam menghadapi aspirasi mahasiswa, serta mendesak investigasi independen, transparan, dan akuntabel.
Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Dr. M. Rifqi Nizamy Karsayuda, menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945.
“Semua pihak yang terbukti bersalah, baik pelaku di lapangan maupun pemberi perintah, harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
KAHMI juga mengajak seluruh elemen bangsa menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, serta meminta pemerintah dan aparat keamanan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam merespons aspirasi masyarakat.
Suara dari Daerah: KAHMI Soppeng Angkat Bicara
Menindaklanjuti seruan nasional tersebut, Presidium KAHMI Soppeng, Andi Akbar, menegaskan pentingnya menjadikan demokrasi dan konstitusi sebagai peta jalan bangsa.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi kerusuhan yang sempat terjadi di Makassar, di mana massa membakar kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel, sebagai imbas dari kemarahan publik terhadap isu nasional “DPR sedang tak baik-baik saja” dan kematian driver ojol di Jakarta.
“Kami menghimbau kepada civil society di Kabupaten Soppeng, termasuk mahasiswa dan kelompok penggerak gerakan, agar menahan diri dan tidak melakukan pembakaran fasilitas negara seperti kantor DPRD, kantor Bupati, maupun kantor Polres Soppeng. Soppeng ini harus kita jaga bersama. Jangan sampai wacana nasional berdampak negatif terhadap daerah ini,” tegas Andi Akbar.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk menjaga solidaritas, merawat demokrasi, serta menyalurkan aspirasi melalui cara-cara konstitusional yang tidak merusak tatanan daerah.(2R)
