Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Skandal BBM Banggai. "Bekingan" Oknum Aparat Diduga Jadi Perisai Mafia, Kapolres Harus Ambil Sikap!

Redaksi jelajahpos.com
Sunday, April 26, 2026 | 14:29 WIB Last Updated 2026-04-26T06:29:55Z


BANGGAI –JELAJAHPOS.com | 26/04/2026- Praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Banggai tampaknya telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Tanpa rasa canggung, aktivitas yang diduga kuat sebagai penjarahan hak masyarakat ini dilakukan secara terang-terangan di depan mata publik. Armada tangki biru putih bertuliskan PT Setia Petro Mandiri terpantau hilir mudik, mengangkut BBM yang diduga kuat bersumber dari titik penampungan ilegal, bukan depot resmi Pertamina.

​Pemandangan ini bukan sekedar masalah distribusi, melainkan potret buruk penegakan hukum di wilayah tersebut. Bagaimana mungkin kendaraan pengangkut BBM industri beroperasi tanpa dokumen sah jika bukan karena adanya "lampu hijau" dari pihak-pihak tertentu? Keberanian para pemain ilegal ini seolah menjadi tamparan bagi otoritas setempat, seakan hukum di Banggai sedang dipaksa "tidur pulas" demi menjaga pundi-pundi rupiah oknum mafia.



​Investigasi lapangan berhasil mengidentifikasi dua unit tangki yang terparkir di sebuah warung di Desa Bunga, pintu gerbang Kota Luwuk, dengan nomor polisi DN 8471 VJ dan S 8219 UN. Dari hasil interogasi singkat, terkuak fakta yang memuakkan,muatan tersebut diklaim milik seorang mantan anggota Polri berinisial AS. Mirisnya, BBM tersebut dipasok dari lokasi penampungan pribadi, sebuah praktik yang jelas-jelas menabrak aturan niaga energi.


​Aroma busuk makin menyengat saat AS, melalui sambungan telepon sang sopir, mengakui secara terbuka bahwa BBM tersebut adalah miliknya yang hendak dikirim ke wilayah siuna,berbalik dengan keterangan sopir bahwa BBM tersebut mau dibawak ke industri disiuna. Namun, bak pemain watak yang terpojok, sang mantan korps Bhayangkara ini mendadak bungkam saat ditanya mengenai surat jalan atau dokumen manifes resmi. Ketiadaan dokumen ini adalah bukti sahih bahwa aktivitas tersebut ilegal secara hukum.


​Dalam regulasi migas, setiap pergerakan BBM industri wajib disertai dokumen manifes yang jelas dari hulu ke hilir. Tanpa dokumen tersebut, label "BBM Ilegal" atau "BBM Jarahan" otomatis melekat. Ketidakmampuan menunjukkan legalitas operasional ini menjadi bukti telanjang bahwa ada upaya sistematis untuk mengangkangi aturan demi keuntungan pribadi yang fantastis di tengah penderitaan rakyat.


​Dugaan kuat menyebutkan bahwa BBM yang diangkut merupakan hasil "kencing" atau pengepulan dari SPBU-SPBU yang diduga selama ini menjadi biang kelangkaan solar di Banggai. Sementara rakyat kecil harus rela mengantre berjam-jam demi beberapa liter bahan bakar, para mafia justru dengan mudahnya memindahkan solar subsidi ke tangki industri untuk dikomersialkan kembali dengan harga selangit.


​Kini, bola panas bergulir liar ke meja Kasat Reskrim Polres Banggai. Meski dalam konfirmasi singkat ia menyatakan telah menginstruksikan pengejaran, publik tetap menyimpan skeptisisme yang besar. Rakyat kini bertanya-tanya. apakah instruksi tersebut adalah langkah serius penegakan hukum, atau sekedar drama formalitas untuk meredam kebocoran informasi yang mulai memanas di media massa?


​Ketajaman "taring" Satreskrim Polres Banggai kini benar-benar sedang dipertaruhkan di mata hukum. Jika armada PT Setia Petro Mandiri milik AS ini dibiarkan melenggang bebas tanpa proses hukum yang transparan, publik berhak berasumsi bahwa institusi kepolisian telah "masuk angin" atau terkontaminasi oleh manisnya uang koordinasi dari bisnis gelap tersebut.


​Tabir gelap kasus ini makin tersingkap setelah muncul pengakuan mengejutkan dari seorang oknum aparat yang enggan disebutkan namanya. Dalam sebuah obrolan informal, ia menyebut bahwa membongkar kasus milik AS adalah tantangan besar. Hal ini dikarenakan adanya jaringan "beking" yang sangat kuat dan lintas institusi yang mengawal operasional mafia tersebut di lapangan.


​Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa saat duduk bersama sosok berinisial AS yang juga disebut-sebut sebagai pemain besar BBM di Luwuk,terungkap bahwa bisnis AS ini dijaga oleh "tangan-tangan kuat". Tak tanggung-tanggung, dugaan keterlibatan oknum dari Polres Banggai hingga oknum Intel tingkat Korem dan Kodam mencuat sebagai alasan mengapa praktik ilegal ini seolah tak tersentuh hukum.


​Meski oknum tersebut tidak merinci nama-nama personel yang terlibat, pengakuan ini menjadi sinyal merah bagi integritas TNI dan Polri. Jika benar institusi negara dijadikan tameng untuk melindungi praktik kriminal, maka supremasi hukum di Banggai hanya tinggal sejarah. Sinergi oknum lintas instansi dalam membentengi mafia BBM adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap tugas pokok dan fungsi mereka.


​Budaya "uang koordinasi" atau gratifikasi diduga kuat menjadi alasan klasik mengapa laporan-laporan serupa seringkali menguap begitu saja. Rakyat sudah jenuh dengan alasan "kurang bukti" atau "masih dalam proses" yang berujung pada hilangnya tersangka. Integritas kepolisian di Banggai kini berada di titik nadir,rakyat menanti hasil nyata, bukan sekedar janji manis di balik meja kerja.


​Sorotan publik kini tertuju langsung pada Kapolres Banggai sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Keberhasilan atau kegagalan dalam menindak armada PT Setya petro Mandiri yang mengangkut BBM ilegal,ini akan menjadi rapor yang menentukan kredibilitasnya. Apakah Kapolres berani bertindak tegas dan menjaga marwah institusi, atau justru ikut tergulung dalam pusaran kepentingan mafia yang melibatkan mantan anak buahnya sendiri?


​Kapolres Banggai tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa oknum mantan anggotanya diduga menjadi aktor intelektual di balik skandal ini. Fakta ini seharusnya menjadi pelecut untuk membuktikan bahwa Polri tidak pernah tebang pilih. Hukum harus tetap tajam ke atas, terutama ketika berhadapan dengan oknum yang bersembunyi di balik nama besar institusi berseragam cokelat.


​Masyarakat Banggai kini berdiri sebagai hakim bagi kinerja aparat penegak hukum. Jika kendaraan tangki tersebut lolos dari jeratan hukum, maka narasi "Banggai Aman" hanyalah isapan jempol belaka. Kami, sebagai bagian dari kontrol sosial, akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pilihannya hanya dua.bertindak sebagai pahlawan rakyat, atau diam dan dicap sebagai pelindung mafia.


​Tim Redaksi Berantastipikor

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Skandal BBM Banggai. "Bekingan" Oknum Aparat Diduga Jadi Perisai Mafia, Kapolres Harus Ambil Sikap!

Trending Now

Iklan