 |
| Ket foto ist di gabung ilustrasi |
JELAJAHPOS | Bantaeng —6/3/26 Proyek pembangunan usaha bebek petelur yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, menjadi sorotan masyarakat. Proyek tersebut diduga tidak berjalan secara transparan dan bahkan disebut-sebut melibatkan salah satu oknum perangkat desa yang merangkap sebagai subkontraktor.
Sejumlah warga menilai proyek tersebut terkesan seperti “proyek siluman”, karena informasi mengenai perencanaan, besaran anggaran, hingga pelaksana kegiatan tidak disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, seorang staf Kaur Desa Pajukukang diduga terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek sebagai subkontraktor pembangunan kandang bebek petelur yang bersumber dari program BUMDes.
Kondisi ini memicu kekhawatiran warga terkait potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek desa. Pasalnya, aparatur desa dinilai tidak seharusnya terlibat langsung sebagai pelaksana proyek yang menggunakan anggaran desa atau dana yang dikelola melalui BUMDes.
“Kalau benar ada perangkat desa yang merangkap sebagai pelaksana proyek, tentu ini harus dijelaskan secara terbuka. Dana BUMDes itu milik desa dan harus dikelola secara transparan,” ujar salah seorang warga Pajukukang yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga menyebut oknum perangkat desa yang diduga terlibat tersebut dikenal dengan sebutan “Mama Wawan.” Dugaan keterlibatan oknum tersebut semakin memperkuat desakan masyarakat agar proyek tersebut diperiksa secara menyeluruh.
Tim media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak perangkat Desa Pajukukang terkait dugaan tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak perangkat desa yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan ataupun klarifikasi resmi.
Masyarakat pun mendesak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bantaeng untuk turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan oknum perangkat desa tersebut, guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan maupun konflik kepentingan dalam proyek BUMDes tersebut.
Warga berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional, sehingga pengelolaan BUMDes di Desa Pajukukang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan polemik di tengah warga.
